Ternyata Transportasi Online Merasa Tidak Dilibatkan Dalam Mediasi, Ini Penjelasannya

Ternyata Transportasi Online Merasa Tidak Dilibatkan Dalam Mediasi, Ini Penjelasannya

303

KOTA MALANG – Proses mediasi yang sudah berjalan pada hari senin lalu (27/02/17) ternyata masih menyisakan masalah. Bukan hanya kelompok transportasi konvensional yang merasa belum puas dengan hasil mediasi tersebut. Mayoritas driver Go-Jek juga justru mempertanyakan hasil mediasi tersebut.

Seperti dikutip dari Malang Times, Saat itu terjadi mediasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, perwakilan pengemudi angkutan konvensional dan perwakilan pengemudi angkutan online di Balai Kota Malang. Hasilnya disepakati ada delapan zona larangan bagi pengemudi angkutan online.

Terkait hal tersebut, perwakilan driver Go-Jek Malang, Hidayat Ugigunarsa membeberkan bahwa dalam mediasi itu pihak Gojek tidak diundang.

“Saya tegaskan bahwa pemberitaan yang beredar di media cetak itu tidak benar. Yang benar bahwa manajemen Go-Jek tidak menerima undangan, tentu jelas kami tidak hadir di situ. Kalaupun yang mengatasnamakan organisasi TOM (Transportasi Online Malang) itu bukan Go-Jek,” tegas pria asli Malang itu, Minggu (05/03/17).

Mayoritas driver Go-Jek di Malang merasa keputusan itu tidak adil. Ia mengatakan bahwa seharusnya Pemkot Malang tidak meremehkan para driver ini.

“Mungkin kami dianggap tidak memiliki tingkat intelektual seperti mereka, tapi yang kami pahami Go-Jek di Indonesia bisa berjalan, kenapa di Malang tidak?” kata Ugik meninggi.

Meskipun demikian, pria yang akrab disapa Ugik itu mengatakan bahwa driver Go-Jek tetap mematuhi kesepakatan delapan zona khusus.

Lebih lanjut, Ugik dan mayoritas driver Go-Jek di Malang tetap yakin Pemkot Malang akan bersikap bijak.

“Ini zaman sudah maju. Seharusnya kami Go-Jek Malang diajak duduk bersama untuk membahas transportasi di Malang Raya itu sebaiknya seperti apa tanpa memihak siapapun,” tandasnya.

Seperti diketahui bahwa besok Senin (06/03/17) akan ada unjuk rasa lanjutan dari Forum Komunikasi Angkutan Umum Kota Malang. Mereka meminta ketegasan Walikota Malang terkait penegakan aturan tentang transportasi yaitu undang – undang lalu lintas dan angkutan nomor 22 tahun 2009 serta Permenhub nomor 32 tahun 2016. (Red)

Baca Juga:  Legislator Cantik Ini Puji Pedestrian Ijen Boulevard