Terindikasi Kecurangan, PEMIRA UNISMA Digugat

Terindikasi Kecurangan, PEMIRA UNISMA Digugat

1019

KOTA MALANG – Pelaksanaan Pemilu Raya (PEMIRA) mahasiswa Universitas Islam Malang (UNISMA) terindikasi diwarnai berbagai macam kecurangan dan pelanggaran. Hal tersebut disampaikan oleh M. Rominda dalam siaran persnya Jum’at (16/12/16) pada Reportase Malang. Pria yang akrab disapa Romi ini merupakan ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Hidayat Ali dan Aris Munandar.

Menurut Romi, seluruh rangkaian proses pelaksanaan PEMIRA telah terjadi kejanggalan yang melenceng dari aturan yang telah disepakati bersama. Dia berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas jelas-jelas telah melanggar peraturan hasil sidang Ad Hoc yaitu tidak adanya sosialisasi tentang tata cara pemilihan kepada KPU Fakultas dan mahasiswa. Akibatnya, dalam pelaksanaan PEMIRA tersebut telah terjadi perbedaan yang sangat mencolok di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS). Ada TPS yang menggunakan identitas mahasiswa dalam proses pencoblosannya, ada juga TPS yang tidak menggunakan kartu identitas, padahal dalam aturannya proses pemungutan suara harus menggunakan identitas mahasiswa yang bersangkutan. “Tentu hal ini sudah melanggar peraturan yang ada,” ungkapnya.

Lebih lanjut Romi menegaskan bahwa tidak adanya transparansi dalam penyelenggaraan PEMIRA tersebut. Ketika tim pasangan Hidayat Ali dan Aris Munandar meminta DPT (Daftar Pemilih Tetap) ke KPU, mereka tidak berikan bahkan mereka bilang tidak mempunyai data DPT. “Sangat ironis sekali ketika KPU tidak mempunyai data DPT. Setelah kami kroscek ke beberapa TPS, ada sejumlah TPS yang tidak tahu jumlah DPT, mereka hanya berdasarkan asumsi bukan menggunakan data dalam menentukan pemilih,” tegasnya.

Romi juga menambahkan bahwa ironisnya pihak penyelenggara yaitu KPU diduga telah melakukan intimidasi terhadap saksi pasangan calon nomor urut 2 dengan mengusir mereka dari area TPS. Mereka berdalih bahwa saksi tidak boleh masuk waktu proses pencoblosan, saksi hanya boleh masuk ketika proses penghitungan. Padahal keberadaan saksi untuk mengawasi proses berjalannya PEMIRA dari awal sampai akhir, bukan waktu penghitungan saja sehingga ini sudah melanggar aturan yang ada.

Baca Juga:  Refleksi Akhir Tahun, KAHMI Kota Malang Soroti Kebijakan Daerah

“Berdasarkan temuan Kami dilapangan dalam proses PEMIRA ini telah terjadi kecurangan secara massif, sistematis dan terstruktur. Proses pelaksanaan PEMIRA yang tidak wajar dan tidak transparan mencerminkan betapa buruknya demokrasi di kampus UNISMA. Oleh karena itu kami menolak seluruh rangkaian proses PEMIRA yang tidak transparan dan akan melakukan gugatan secara resmi kepada bawaslu, KPU dan Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan untuk melakukan pemilihan ulang. Dan jika tidak diproses maka kami akan memboikot seluruh kegiatan kampus,” tegas Romi. (red)