Rakernas Apeksi, dan Sinergitas Membangun Daerah

Rakernas Apeksi, dan Sinergitas Membangun Daerah

59

Kota Malang tahun ini ditunjuk sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi tahun 2017. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Savana, Malang, Rabu (19/7/2017) siang itu
diharapkan mampu menghasilkan sebuah rumusan program yang strategis, sesuai dengan permasalahan yang sedang berkembang.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo Kumolo berharap forum yang berlangsung selama dua hari itu menghasilkan keputusan yang baik dan membangun daerah. Ia pun mengimbau agar antar daerah saling bersinergi, tak perlu sungkan mengadopsi program apik di masing-masing, untuk diterapkan di daerahnya.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo saat membuka Rakernas Apeksi 2017 di Kota Malang, Rabu (19 7/2017) siang

Kader Partai PDI Perjuangan itu juga mengatakan bahwa setiap Walikota harus memiliki daya imajinasi tinggi, karena hal ini berimpilikasi pada lahirnya sebuah konsepsi. “Konsepsi lahir keberanian untuk mengeksekusi dengan tujuan percepatan pembangunan,” kata Tjahjo Kumolo dihadapan 98 walikota Kota dari seluruh Indonesia tersebut.

Sementara itu, Airin Rachmi Diany, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menilai, laju percepatan pembangunan di perkotaan cukup tinggi. Ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi 2017.

Perempuan berparas cantik itu berpendapat, Pemerintah Kota tidak bisa semata-mata mengandalkan APBD masing-masing daerah. Menurutnya dibutuhkan keterlibatan swasta, dalam hal ini investasi untuk mendukung program pemerintah.

“Ini momentum untuk saling berbagi pengalaman, satu kota bisa belajar ke kota lain tentang keberhasilan yang sudah dicapai. Begitu juga kalau ada masalah, solusi mengatasi itu perlu dicari di sini,” tandas Walikota Tangerang Selatan itu.

Fokus lain yang menjadi prioritas untuk dibahas adalah Implementasi Pelindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional.

Kata Airin ini penting untuk dibahas, agar para peserta Rakernas yang tiada lain adalah para Walikota dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tingkat pemerintah kota akan memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tatalaksana pelindungan hukum untuk pemerintahan daerah yang terintegrasi dan memperoleh penjelasan kebijakan tentang tatalaksana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan aspek‐aspek pelindungan lainnya.

Sementara itu hasil dari Rakernas Apeksi, salah satunya mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Mou atau SKB antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan Tentang Mekanisme Koordinasi dan Kerjasama antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Penegakan hukum harus memberikan akses yang seluas-luasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat atau Aparatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Memang sudah diatur berdasarkan atas azas keadilan, serta tidak didasarkan pada motivasi untuk tebang pilih perkara,” ungkapnya

Kemudian, ketentuan perlindungan hukum untuk pejabat pemerintah di daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah belum banyak dipahami. Jadi, perlu dilakukan sosialisasi secara masif.

Baca Juga:  Hanyut Disungai, Santriwati Ponpes Surya Rahmatullah belum ditemukan

“Kami ingin ada harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peraturan di bidang perlindungan hukum dan penyelenggara pemerintah daerah, antar-institusi negara, baik penegak hukum maupun pengawas keuangan negara dan daerah,” ujarnya. 

Selaku tuan rumah Wali Kota Malang, Mochammad Anton berharap acara ini mampu menguatkan jejaring antar pemerintah daerah, dan sekali membawa misi sinergitas di antara kebijakan pemerintah pusat dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Anton juga membeberkan berbagai inovasi dalam skema pembangunan Kota Malang. Katanya kreativitas dan inovasi yang ada tumbuh dari bawah, berjalan kuat dan menjadi sangat konstruktif sehingga memberikan dampak guliran nyata secara ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan di bidang pariwisata.

“Contoh nyata yang terjadi di kota malang adalah tumbuhnya kampung-kampung tematik seperti kampung Tridi, Kampung Warna warni, kampung putih, Kampung Seribu Topeng, kampung Konservasi Air dan kampung Gintung Go Green,” tandasnya

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengharapkan seluruh walikota se-Indonesia komitmen melaksanakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Pakde Karwo sapaan akrabnya juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rakernas APEKSI di Jatim, karena katanya ajang ini terbukti mampu memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. “Dengan berlangsungnya kegiatan ini, maka masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung khususnya di industri kuliner,” tandasnya

Menurutnya lagi, keuntungan industri kuliner bisa memberi manfaat langsung pada masyarakat, karena tidak melalui pajak.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang turut hadir dalam acara penutupan Rakernas Apeksi 2017, Kamis (20/7/2017) mengingatkan para walikota anggota APEKSI untuk tanggap menyikasi cepatnya perubahan. Hal ini penting dilakukan, sebab jika tidak segera diantisipasi maka akan ditinggal oleh kemajuan negara-negara lain.

Suatu kota kata Jokowi harus mampu mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi. Disamping itu, setiap daerah atau kota harus menerapkan tiga strategi yakni terus berinovasi, kreatifitas, dan mengembangkan enterpreneurship.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya diferensiasi di tiap kota. Ia pun mengimbau agar setiap kota mulai menyiapkan perkembangan kotanya untuk 10 tahun kedepan. Menurut pria asal Surakarta itu, Kota – Kota di Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan, namun tidak pernah diurusi lantaran terjebak pada rutinitas.

Jokowi menambahkan untuk mendukung program diferensiasi kota maka anggaran harus fokus. Dari total anggaran pembangunan yang ada 60 persennya harus digunakan untuk kegiatan prioritas. “seperti APBN yang sekarang saya fokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Percayalah jika kita fokus maka akan lebih menghasilkan dan lebih mudah pengawasan dan kontrolnya,” pungkasnya (Red)