Malang Darurat Macet, Dishub Sepakat Cabut Perwali Satu Arah Lingkar UB

Malang Darurat Macet, Dishub Sepakat Cabut Perwali Satu Arah Lingkar UB

682
Kemacetan yang terjadi di lingkar Universitas Brawijaya ( Foto Istimewa)
RAKOR FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MALANG
di Ruang Sidang Balaikota Malang bersama Dinas Perhubungan Kota Malang, Polresta Malang Kota, ORGANDA dan perwakilan akademisi ( Foto Humas Pemkot Malang For Reportasemalang.co)

Reportasemalang.co – Kemacetan yang melanda Kota Malang, sebagai imbas dari banyaknya pendatang yang menempuh studi di Kota Pendidikan ini tak terelakkanlagi lagi . Tak pelak jika pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan parah dibeberapa titik terutama di lingkar Universitas Brawijaya.

Berbagai kalangan pun mengusulkan agar Pemerintah Kota Malang, segera mengambil keputusan tegas terkait dengan pemberlakuan Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana – Jalan MT. Haryono – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Bogor, apakah tetap kembali akan memberlalukan jalan satu arah atau dua arah pada lingkar Universitas Brawijaya.

Kepala Laboratorium Transportasi dan Pengindraan Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Hendi Bowoputro mengusulkan, agar Pemkot Malang mencabut Perwali Nomor 35 Tahun 2013 tentang penerapan jalur satu arah di lingkar UB.

Pencabutan Perwali itu untuk menghindari kekosongan hukum soal pengaturan lalu lintas di kawasan itu.

“Secara aturan, arus lalu lintas di kawasan itu masih menggunakan jalur satu arah. Tetapi, secara fakta, arus lalu lintasnya dua arah. Artinya ada kosongan hukum soal penataan lalu lintas di kawasan itu. Saya mengusulkan agar Pemkot Malang mencabut dulu Perwali soal satu arah di kawasan itu,” katanya dalam Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), di ruang sidang Balai Kota Malang, Rabu (17/5/2017) siang.

Jajak pendapat masyarakat pun telah ia lakukan, meliputi 57 kelurahan di Kota Malang.

Hasilnya, kata Hendi sebanyak 46,2% masyarakat Kota Malang menilai kemacetan Kota Malang telah masuk kedalam kategori parah.

Lanjutnya, diperlukan solusi pemecah masalah kemacetan yang nantinya akan menjadi permasalahan tersendiri apabila tidak diantisipasi dan dilakukan penataan secara sistematik.

Dikatakannya pula, setelah pencabutan Perwali, Pemkot Malang bersama Forum Lalu Lintas bisa melakukan kajian ulang secara menyeluruh. Kajian tersebut tidak hanya soal kepadatan kendaraan, tetapi juga soal dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat di kawasan itu.

“Kajiannya harus melibatkan semua elemen masyarakat. Ini untuk menghindari konflik,” ujarnya.

Ia juga memaparkan, hasil kajian lalu lintas yang telah dilakukan Laboratorium Transportasi dan Pengindraan Jauh Fakultas Teknik UB. Kajian itu menjelaskan dampak positif dan dampak negatif pemberlakuan jalur satu arah di kawasan itu. Ada lima simpang yang dikaji dalam penerapan jalur satu arah.

Yakni, Simpang Jl Bogor, Simpang Jl Soekarno-Hatta, Simpang Jl MT Haryono, Simpang Jl Coklat, dan Simpang Jl Sigura-gura (ITN). Hasil kajian menyebutkan penerapan jalur satu arah hanya mengurangi kepadatan kendaraan di dua simpang, yakni, Simpang Jl Soehat dan Simpang MT Haryono.

Baca Juga:  Lagi, Relawan Malang "Gruduk Sampah" di Alun-Alun Kota

Sedangkan di tiga simpang lainnya justru penerapan jalur dua arah lebih efektif.

Begitu juga titik kejenuhan kendaraan di beberapa ruas jalan lebih kecil saat diberlakukan jalur dua arah. Dari 8 ruas jalan yang dikaji, ada 5 ruas jalan yang derajat kejenuhan kendaraannya lebih rendah saat diberlakukan jalur dua arah. Misalnya, di Jl Soehat derajat kejenuhan kendaraan saat diberlakukan dua arah hanya 0,38. Tetapi, begitu diperlakukan dua arah, derajat kejenuhan kendaraan mencapai 0,76.

“Idealnya titik derajat kejenuhan kendaraan tidak boleh sampai 0,75. Berarti derajatnya semakin mendekati nol semakin lancar,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 yaitu pemberlakukan markah jalan dengan jalur 1 arah, maka diterapkanlah pertama kali pada tahun 2013 di jalan DI. Panjaitan. Akan tetapi efeknya adalah terjadi banyak kecelakaan karena kendaraan yang berasal dari Jalan MT. Haryono melaju dengan kecepatan tinggi, belum lagi pengendara yang tidak bisa putar balik akhirnya nekat melewati gang-gang kecil yang ada disekitar perkampungan warga, sehingga sangat mengganggu warga sekitar.

Diskusi yang dilakukan dalam Rakor FLLAJ ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
1. Dilakukan rekayasa lalu lintas di Kawasan Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana – Jalan MT. Haryono – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Bogor dengan memberlakukan jalur 2 arah;
2. Perbaikan geometrik jalan di tikungan Pabrik Es dan ruas jalan D.I Panjaitan;
3. Pembenahan Fasilitas Lalu Lintas menjadi 2 arah;
4. Perbaikan drainase di Jalan D.I Panjaitan dan Jalan Gajayana;
5. Perubahan pengaturan waktu siklus traffic light di semua simpang kawasan Universitas Brawijaya dan Simpang tiga Gajayana – MT. Haryono;
6. Penataan parkir di beberapa lokasi mulai Jl. D.I Panjaitan – MT. Haryono – Jl. Gajayana;
7. Pelarangan angkutan kota menunggu penumpang di sekitar pertigaan Sardo;
8. Pemberian rambu dilarang parkir di sekitar simpang tiga Sardo;
9. Perbaikan saluran drainase, perkerasan jalan, dan pelebaran jalan di sepanjang jalan Gajayana.
10. Perbaikan geometrik jalan di simpang tiga Gajayana – MT. Haryono;
11. Perbaikan U-turn di depan Universitas Brawijaya;
12. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang ruas jalan Sumbersari – Gajayana – MT.Haryono – D.I Panjaitan – Bogor Veteran;
13. Merekomendasikan agar Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana – Jalan MT. Haryono – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Bogor dicabut. (red)